PUTUSSIBAU, SP - Rapat Kerja Gubernur Kalimantan Barat bersama para camat se-Kalimantan Barat di Diamond Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (9/11), merupakan upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi camat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyampaikan penegasan tersebut ketika membuka secara resmi rapat kerja yang diikuti para camat dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Gubernur Ria Norsan menerangkan, pelaksanaan kegiatan tersebut juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Gubernur Kalimantan Barat menekankan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus penggerak pembangunan di wilayah kecamatan.

“Camat dinilai memiliki posisi strategis, karena berhadapan langsung dengan masyarakat serta menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi SM yang hadir mewakili Bupati Kapuas Hulu, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, dan menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Melalui rapat kerja ini, diharapkan para camat dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati Sukardi berharap hasil rapat kerja tersebut dapat menjadi pedoman bagi para camat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, transparan, dan akuntabel. Karena itu, diperlukan komitmen serta koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kecamatan,” tambahnya.

Kehadiran Wakil Bupati Sukardi dalam kegiatan tersebut sekaligus menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kapasitas aparatur kecamatan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.(sap)